CUDI : SAYA PERNAH MAU DISUAP Rp4 M

KPK DIMINTA MENGUSUT
Wawancara Eklusif On Youtube Cudi Bicara Polemik Jembatan Kuning
Reportase/editor: Ikhsan madjido/andono wibisono

MANTAN Walikota Palu dua periode Rusdy Mastura mengaku pernah ditawari dana Rp4 miliar untuk meloloskan permintaan PT Gobal Daya Manunggal (GDM) – rekanan yang membangun Jembatan IV Palu dengan alasan ajuan pembayaran tambahan harga baja. Bahkan bukan hanya dia, Ketua Dekot kala itu Sidiq Ponulele juga diiming-imingi dana Rp2 miliar.

Pernyataan Cudi mencuat setelah polemik pembayaran Rp16 miliar oleh Pemkot sesuai persetujuan Dekot Pebruari 2019 lalu melalui APBD 2019.

“Saya dulu diminta membayar 16 miliar, saya tanya mau membayar apa itu. Kan sesuai kontrak sudah dibayar Pemkot 57 miliar rupiah. Bayar apa lagi. Kalau ada eskalasi harga baja mana keputusan Menteri Keuangan RI. Kalau tidak ada mengapa harus dibayar,’’ tuturnya kepada wartawan Senin 1 Juli 2019 lalu di Palu.

Wawancara Ekslusif " Cudi Bicara Polemik Jembatan Palu IV"

Menurutnya, keputusan BANI (Badan Abitrase Nasional Indonesia) tidak bisa jadi rujukan. Karena ketika prosesnya hingga putusan tidak dihadiri Pemkot.

“Tidak ada undangan. Sama siapa undangan waktu itu saya Walikota kok,’’ terangnya berapi-api. Olehnya, ia menyarankan agar kasus itu diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tidak berpolemik dan merugikan daerah.

Pada penjelasannya, Cudi membenarkan terkait keputusan yang dikeluarkan BANI yang bersifat final mengenai pelunasan hutang yang harus dibayar Pemkot. “Mengapa tidak dibayar, Karena apa? Saya sudah bayar 57 miliar sesuai kontrak. Apalagi yang harus dibayar,’’ katanya.

Olehnya, ia menepis kalau ada alasan itu atas arahan Kemendagri untuk membayar sisa dari eskalasi harga baja. “Tidak ada Kemendagri, Kemenkeu yang kita pake membayarkan uang negara.” Terkait Kemendagri memintanya membayar saat itu, ia mengaku penah digertak-gertak.

“Saya bilang saya bukan dipilih oleh saudara. Saya tidak takut dicopot. Hampir saya pukul itu preman di kantor. Saya mengamuk di kantornya Ibu Sekjen. Sehingga Longki (gubernur-red) datang. Sudahlah, nanti kita bicarakan ke depannya. Sudah saya tunduk saja arahan gubernur. Belum tuntas itu,”

Ia pun meminta petunjuk ke Kemenkeu dan ternyata membenarkan untuk tidak membayar. “Itu urusan daerah dengan BANI. Tidak ada urusan pemerintah pusat. Berarti ada hal yang bisa berat. Saya minta KPK periksa itu semuanya di Depdagri yang menggertak-gertak Wali Kota bahwa itu nanti dipotong di bank. Coba periksa itu. Apa dapat duit tidak? Karena saya terus terang dia mau sogok 4 miliar. Saya tidak mau” akunya. ** 


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN