DEKOT DESAK PEMKOT PALU BUAT PERDA OJOL

Rapat dengar pendapat (RDP) antara asosiasi pengemudi grab bike (APEG) Palu, pihak operator GDC Rabu (17/7/2019) di ruang sidang utama Dekot

reporter: Firmansyah lawawi

HASIL rapat dengar pendapat (RDP) antara asosiasi pengemudi grabbike (APEG) Palu, pihak operator GDC, Pemkot didesak segera merumuskan kebijakan aturan tentang Ojek Online (Ojol). RDP digelar Rabu (17/7/2019) di ruang sidang utama Dekot.

Ketua APEG Palu, Bahri menuntut kejelasan hukum terkait keberadaan grab driver center yang ada di Palu. ‘’Saat ini, keberadaan Grab di Palu, belum ada payung hukumnya. Kami meminta agar peraturan daerahnya segera dibuatkan,’’ tegasnya. Harus ada komunikasi antara operator GDC dengan mitra. Dalam hal ini adalah pihak pengemudi Grab, Sebelum mengeluarkan kebijakan.

Seperti pemberlakuan sistem penghitungan poin bagi intensif driver Grab, terjadi perubahan atau penentuan jumlah rupiahnya berbeda. Padahal perolehan poinya sama. ‘’Pertanggal 20 Juni 2019, GDC mengeluarkan kebijakan baru, setiap trip atau perjalanan menggunakan sistim berlian. Sistim berlian dengan 270 poin, ada yang mendapatkan intensif Rp60 ribu dan Rp45 ribu. Kami pertanyakan mengapa sampai berbeda intensifnya. Padahal poinya sama 270. Apakah ada pelanggaran sehingga hanya mendapatkan insentif Rp45 ribu, " tegasnya.

Olehnya, APEG meminta perlindungan hukum, karena Grab di Palu sendiri statusnya belum terdaftar. Atau masih ilegal. ‘’Kami juga meminta agar sistem trip Berlian dikembalikan menjadi trip yang kemarin. Jika memang pihak GDC tidak bisa menyanggupi permintaan kami terkait regulasi, opsi terburuknya, lebih baik operasi Grab dihentikan sementara. Karena hal ini menyangkut perlindungan kami, " tandas Bahri.

Perwakilan GDC menjelaskan bahwa pihaknya bersedia mengikuti peraturan dari regulasi terkait Grab di kota Palu jika telah dibuatkan peraturan daerahnya.

‘’Terkait permintaan ASPEG agar intensif dikembalikan ke tahap awalnya, dia mengaku harus dilakukan pembahasan. Sesua peraturan perusahaan. "Dalam hal ini, harus dilakukan pembahasan dulu. Karena perusahaan ada yang mengaturnya, " jelasnya.

Anggota Komisi C DPRD Palu, Hamsir mengungkapkan agar pemerintah kota Palu merumuskan pembuatan peraturan daerah terkait ojek online di Palu. Karena hal itu guna memberikan payung hukum terhadap eksistensi Grab yang ada di kota Palu. Sehingga kedepannya tidak terjadi lagi polemik yang terjadi terkait hal tersebut.

Setelah mendengarkan berbagai saran maupun pendapat dari peserta rapat, pimpinan RDP, Sofyan R Aswin mengeluarkan rekomondasinya. Di antaranya adalah mendesak pemerintah kota Palu untuk segera merancang peraturan daerah terkait ojek online atau Grab. Meminta Pemkot menjadi mediator antara penyedia aplikasi dan mitra dalam hal ini Driver Grab. Melakukan peninjauan dan jawaban terkait penyesuaian tarif intensif Driver online oleh pihak GDC.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN