Disebut Bakal Dipolisikan, Bupati Poso Anggap Wajar



Reporter: Ramdan Otoluwa

Terkait dengan informasi yang menyatakan bahwa Bapak Bayu Alexander Montang, Pemilik Koran Nuansa Pos, yang akan melaporkan Bupati Poso Darmin Sigilipu ke Polda Sulteng atas tuduhan pelanggaran Pasal 220 KUHP karena telah secara sengaja menuduh seseorang melakukan tindak pidana padahal dia tahu orang itu tidak melakukan perbuatan itu, menurut Bupati Poso adalah sesuatu yang wajar.

Namun yang perlu di pertegas adalah menurut Bupati Poso, unsur dalam Pasal 220 KUHP yang berbunyi : Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, tersebut tidak terpenuhi. Sebab sangat terang dan nyata bahwa pemuatan berita yang naik cetak di Harian Nuansa Pos, adalah atas intervensi dari Pemilik media. Hal itu dibuktikan dengan pengakuan mantan Pemred Nuansa Pos Youri, sebagai mana diurai dalam Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers Nomor : 20/PPR-DP/VI/2017 Tentang Pengaduan Bupati Poso terhadap SKH Nuansa Pos.

"Sebagai warga negara, setiap orang punya hak dan kewajiban untuk membela diri. Menurut kami itu wajar, dan kami memberi apresiasi terhadap upaya itu. Kita tunggu saja," ujar Bupati Darmin.

Menurutnya, ia paham dengan mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, termasuk Ketentuan Dewan Pers, lembaga independen di Indonesia, yang notabene menjadi payung dari kehidupan pers di Indonesia.

"Bupati Poso melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, justru membantu Dewan Pers untuk mengungkap penyimpangan dan ketidakprofesionalan yang dimiliki dari oknum tertentu. Menurut kami saudara IDP dengan jabatannya sebagai Pemimpin Redaksi, kami duga tidak memiliki pengalaman redaksional, bahkan tidak memiliki Sertifikasi Utama dan tidak mengikuti jenjang sertifikasi sebagai mana disyaratkan Dewan Pers. Kalau memang ada, mudah-mudahan bisa dibuktikan," urai Bupati Darmin.

Menurut Bupati Darmin, produk jurnalistik yang dihasilkan oleh media yang tidak terverifikasi oleh Dewan Pers, tentu akan mempengaruhi independensi dan profesionalitas dari suatu publikasi.

"Kami menduga bahwa media cetak NP tidak terverifikasi di Dewan Pers. Begitu juga perusahaan pers yang menaungi media tersebut, karena setau kami kebijakan Dewan Pers tentang standarisasi pengelolaan media di seluruh tanah air, mengisyaratkn hal tersebut. Bahkan setiap pemimpin redaksi atau penanggung jawab media cetak, elektronik maupun siber harus menyandang sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan kategori utama," tandas Bupati Darmin. ***

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN