FORUM BENCANA BALAROA PERTANYAKAN STATUS TANAH MEREKA

masyarakat yang tergabung forum bencana balaroa berdemonstrasi di depan gedung DPRD Kota Palu

Reporter: Firmansyah Lawawi

Palu- Salah satu tuntutan Forum korban bencana gempa dan Likuefaksi Kelurahan Balaroa mempertanyakan status hak perdata tanah mereka yang merupakan eks Likuefaksi kepada pemerintah. Hal itu diungkapkan ketua forum, Abdul Rahman Kasim kepada sejumlah wartawan, usai pertemuan dengan ketua Dekot Palu, Ishak Cae. Senin (16/7/2019) di kantor DPRD Palu.

"Dalam pertemuan bersama ketua DPRD Palu, dia akan mendampingi kami melakukan pembicaraan. Terkait hak keperdataan status tanah kami di lokasi eks Likuefaksi Kelurahan Petobo. Bagaimana statusnya, apakah dibebaskan  oleh Negara atau tidak, " jelasnya.

Diutarakanya, jika kepastian hak perdata dari tanah tidak jelas, masyarakat akan mengolah kembali lahan tersebut.

"Bila memang tidak ada kejelasan terkait hal tersebut, kami akan mengolahnya kembali sebagai pemilik sah tanah itu, " katanya.

Menurut Abdul Rahman Kasim, aksi unjuk rasa yang mereka lakukan, sudah kelima kalinya dilaksanakan. "Dalam hal ini, kami akan terus melakukan aksi yang sama. Sehingga semua tuntutan kami direalisasikan. Tujuan kami bukan untuk menggulingkan pemerintah kota, atau ada unsur politik lainya. Namun menuntut hak masyarakat. Karena Negara wajib memberikan penghidupan yang layak, " tegasnya.

Selain itu, ketua DPRD Palu lanjut Abdul Rahman Kasim rencananya akan menganggarkan kembali dana APBD dalam anggaran perubahan bagi kebutuhan logistik warga penyintas.

Namun ditegaskanya, APBD berjumlah Rp 36 Milyar diperuntukan bagi warga penyintas kota Palu, tidak jelas kemana peruntukannya. Karena sebahagian besar penyintas Balaroa tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Pengakuannya, forum akan membawa polemik transparansi bantuan kepada masyarakat penyintas yang masuk ke pemerintah daerah ke ranah hukum.

"Kami akan mengambil data-data penyimpangan dana bantuan korban bencana alam kota Palu. Kami sementara mengumpulkan semua datanya. Kemudian kami akan ke KPK pusat, " tegasnya.

Beberapa tuntutan dari Forum korban bencana gempa dan Likuefaksi Kelurahan Balaroa diantaranya adalah :

Manusiakan kami sebagai korban yang saat ini masih tinggal di tenda dan shalter-shalter pengungsi yang tidak layak huni di lokasi Sport Center Kelurahan Balaroa. Termasuk yang kontrak dan kost serta numpang dirumah family. Intinya berikan kepastian hidup dan penghidupan yang layak sesuai UUD Pasal 27 Ayat 2 bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Mendesak Kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Palu, untuk segera menyalurkan Dana Jaminan Hidup (Jadup) kepada sekira 12 ribu warga korban Balaroa. Percepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) kepada korban.

Segera realisasikan Dana Santunan Duka dan Dana Stimulan yang belum seluruhnya di terima ahli waris dan para korban. Perjelas Status Lahan/ Lokasi Tanah kami yang terdampak Gempa Bumi dan Likuifaksi Balaroa.

Transparansi dana bantuan melalui Pemerintah Provinsi Sulteng dan Kota Palu baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri. Bersihkan dan amankan lokasi lahan kami yang terdampak likuifaksi dari aksi-aksi penjarahan, sebab dilokasi itu masih banyak jasad keluarga kami yang belum sempat di evakuasi.

Sebelumnya, perwakilan aksi massa dipersilahkan untuk menemui ketua DPRD Palu, Ishak Cae di ruanganya. Setelah melakukan orasi di kantor tersebut.

Usai melakukan negosiasi bersama, surat tuntutan Forum korban bencana gempa bumi dan Likuefaksi Kelurahan Balaroa, akhirnya pernyataan sikap mereka diterima oleh ketua DPRD Palu. Setelah itu, aksi massa bergerak menuju kantor Walikota Palu untuk melanjutkan pernyataan sikap mereka.



Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN