Ishak Cae Tantang PKB Lapor Polisi Isu Suap Jembatan IV



Reporter: Firmansyah Lawawi

KETUA DPRD Palu, Ishak Cae menantang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) melaporkan dirinya ke polisi atau penegak hukum terkait isu suap terkait pembayaran hutang jembatan IV senilai Rp14 miliar lebih kepada PT Global Daya Mandiri. ‘’Dengan ini, saya menantang fraksi PKB DPRD Palu untuk melaporkan isu aliran dana yang masuk ke anggota legislatif Dekot,’’ tegasnya saat rapat dengar pendapat di kantor DPRD Palu, Senin (15/7/2019).

Pernyataan Ishak tersebut berawal saat anggota Komisi A Fraksi PKB, Nasir Dg Gani meminta agar isu suap terkait jembatan IV agar dilaporkan ke pihak yang berwajib. Sehingga memantik reaksi dari Ketua DPRD Palu. Kata Ishak, Ketua Fraksi PKB, Alimudin H Alibau harus mempertanggung jawabkan atas statmenya di beberapa media terkait isu aliran dana yang masuk ke anggota Dekot atas pembayaran jembatan IV. ‘’Silahkan lapor ke kepolisian, saya tunggu,’’ tantangnya.

Lebih jauh Ishak menjelaskan bahwa pembahasan pembayaran jembatan IV, dibahas dalam rapat Banggar Dekot. " Saya sudah periksa notulennya. Ternyata hal tersebut dibahas di Banggar. Jangan hanya bermain di belakang layar. Pembuat isu harus mempertanggung jawabkan perbuatannya,’’ jelasnya.

Anggota Komisi B DPRD Palu, Sucipto S Rumu menyayangkan sikap anggota Dekot yang melayangkan isu suap jembatan IV tidak hadir dalam rapat dengar pendapat. ‘’Saya hanya mempertanyakan motifasi dari PT.GDM untuk melakukan suap jembatan IV. Padahal putusanya sudah inkra di BANI dan Mahkamah Agung, " ungkapnya.

Hal senada juga diutarakan anggota Komisi A, Rugaiyah. Seharusnya, mereka yang membuat isu suap jembatan IV, harus hadir dalam mempertanggung jawabkan pernyataannya pada rapat dengar pendapat. Namun tidak seorangpun yang hadir. ‘’Harus dilaporkan ke polisi jika ada yang terduga,’’ pungkasnya. Kadir P Samauna, anggota Komisi A DPRD Palu berharap agar ke depannya tidak perlu lagi diadakan RDP. ‘’Selanjutnya kita hanya menunggu laporan dari pihak kepolisian dan KPK saja terkait hal tersebut, " cetusnya.

Sementara, Walikota Palu, Hidayat menjelaskan bahwa pemberitaan isu suap jembatan IV, menimbulkan pandangan buruk di publik. Hal itu menimbulkan persepsi adanya praktek korupsi. ‘’Memang Rusdy Mastura dan Ikbal Andi Magga dalam pernyataanya di media pernah ditawarkan dana dari pihak PT.GDM. Namun mereka tidak pernah mengatakan adanya isu suap terkait jembatan IV. Jika memang ada indikasi suap, laporkan ke pihak kepolisian,’’ tuturnya.

Diungkapkanya, pembayaran jembatan IV, sudah merupakan keputusan inkra Badan Abitrase Nasional Indonesi (BANI) Mahkamah Agung. Ditambahkannya, pembayaran jembatan IV, menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan dari pemerintah pusat. Bukan menggunakan anggaran APBD. untuk membayar jembatan IV. ‘’Dari pertemuan Forkopimda akhirnya meminta fatwa dari pengadilan dan KPK. Namun mereka menegaskan bahwa hutang tersebut harus harus dibayar. Karena hutangnya tiap tahun akan berbunga terus, " aku Wali Kota.

Kadis PU, Iskandar Arsyad dalam penjelasnya mengatakan bahwa pihaknya selaku eksekutir pembayaran telah  menjalankan perintah pengadilan dan MA yang telah  menolak banding Pemkot Palu terkait pembayaran jembatan IV. ‘’Jika tidak dibayar, kedepanya pemerintah kota akan berhutang terus. Karena hutangnya berbunga  10 persen pertahunnya, " bebernya.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN