Ishak: Sumpah Tak Terima Suap

@Ishak Cae/Firmansyah KP

Reporter: Firmansyah Lawawi/Yohanes Clemens

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Ishak Cae berani bersumpah tidak ada aliran dana pembayaran hutang jembatan IV ke legislator Dekot Palu.

Isu suap sempat memanas karena pernyataan mantan Wali Kota Palu, Rusdy Mastura, dan juga mantan Ketua DPRD Kota Palu, Iqbal Andi Magga, yang mengaku pernah ditawari fee (imbalan) miliaran rupiah dari PT Global Daya Manunggal (PT GDM) jika meloloskan pembayaran hutang pembangunan Jembatan IV Palu sebesar Rp16,4 miliar.

"100.000 persen tidak ada aliran  dana yang mengalir ke kantor DPRD Palu. Saya yakin, tidak ada aliran dana tersebut," ucap Ishak Cae, di Palu, Kamis (4/7/2019).

Dia menegaskan bahwa pembayaran jembatan IV tersebut, sebelumnya telah dibicarakan pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu.

"Alangkah bodohnya jika hal itu tidak dirapatkan di Banggar. Ada notulennya itu," katanya dengan nada suara tinggi.

Pembayaran jembatan IV senilai Rp14 Milyar, lanjut Ishak Cae, sudah melalui rapat Forkopimda.

"Rapat tersebut dihadiri pihak Forkopimda. Saya menegaskan agar Jembatan IV tidak usah dibayarkan. Karena sudah rusak," ucap dia.

Dia menyarankan agar dilakukan pemeriksaan kekuatan hukum atas keputusan terkait pembayaran jembatan IV. Ternyata kata Ishak Cae, hal itu harus dibayarkan. Setelah sebelumnya wali kota meminta fatwa dari Pengadilan Palu.

"Jika tidak ditindak  lanjuti atau tidak dilakukan penbayaran Rp14 Milyar  atas jembatan IV itu, kedepannya pemerintah kota akan berhutang terus. Karena hutangnya berbunga terus," tandasnya.

Menurut Ishak Cae, uang Rp14 Milyar yang dibayarkan oleh Pemkot Palu, merupakan dana pokok dari Jembatan IV tersebut. Namun dia tidak menyebutkan jumlah totalnya.

"Pembayaran Rp14 Milyar tersebut, merupakan dana pokok dari Jembatan IV," sebutnya.

Pernyataan Rusdy Mastura maupun Ikbal Andi Magga hanya mengatakan pernah ditawari sejumlah uang. Namun Ishak Cae mengatakan bahwa keduanya tidak menyebutkan adanya aliran dana.

"Mereka hanya mengatakan pernah dijanjikan uang. Tapi tidak mengetahui adanya aliran dana yang masuk ke DPRD Palu. Hanya Alimudin H Alibau yang mengatakan di media ada mengalir uang Rp2 Milyar ke DPRD Palu. Olehnya, saya pernah meminta agar hal itu diusut di Badan Kehormatan DPRD Palu," terangnya.

Terpisah, menurut pengamat politik dan kebijakan publik Universitas Tadulako (Untad), Dr Irwan Waris  sebaiknya isu soal penyuapan, segera di selesaikan dengan cepat,agar Jembatan IV segera dibangun kembali.

"Jangan hanya wacana-wacana saja yang digulir terus di pemerintahan. Apa lagi saat ini ada wacana yang lagi bergulir di masyarakat soal dugaan isu suap pembangunan jembatan IV di DPRD," kata Dr Irwan Waris, saat dihubungi Kaili Post, Kamis, 4 Juli 2019.

Tentu, ujar Dr Irwan, dengan isu ini dapat membuat semakin tundahnya pembangguan Jembatan IV, yang sudah dalam wacana sebelumnya. Apa lagi perlu kita ketahui, kata dia, jembatan ini adalah icon Kota Palu, dan tempat penyebrangan alternatif.

"Jangan karena ada masalah ini, kita tunda lagi pengerjaan jembatan ini. Coba jika ada isu soal penyuapan, segera di selesaikan dengan cepat, supaya pembangunan jembatanpun dapat berjalan. Jangan cuman wacana-wacana saja di tingkat DPRD," jelasnya.

Olehnya, diminta kepada DPRD untuk cepat selesaikan jembatan yang menjadi kebanggaan Kota Palu tersebut. Jangan hanya diam-diam saja, kasihan masyarakat harus susah kesana-kesini.

"Olehnya, Pemkot, DPRD Kota Palu, dan Pemprov Sulteng berupaya secara serius untuk segera membangun Jembatan IV dan jalan yang menyertainya. Pemkot juga diharapkan memperbaiki berbagai jalan yang rusak di dalam kota. Ini penting mengingat masyarakat memang membutuhkannya. Keseriusan itu juga menunjukkan Pemkot dan warganya benar benar bangkit dan kuat," pintanya.

Salah satu pakar hukum Yohanes Budiman Napat SH, meminta pemerintah untuk membangun kembali jembatan tersebut. "Sebagai icon Kota Palu, perlu kiranya di bangun kembali dengan lebih awal mengkaji kelayakanya. Setidaknya studi amdal pembanggunan itu penting untuk sedikit demi sedikit menghilangkan trauma warga," ujar Yohanes Budiman Napat.

Sedangkan, terkait dengan isu suap jembatan IV tersebut, Yohanes Budiman menilai, kalau sebatas isu perlu di gali darimana sumber infonya silahkan di usut oleh pihak berwajib.

"Jika ada indikasi suap, aparat harus bongkar apa motivasi penyuapan dan kepada siapa disuap, dan siapa penerimanya. e dari dulu masalah ini terus bergulir tapi tidak pernah berujung akhir, mestinya di respon semua pihak apalagi mantan wali kota sudah membuka diri untuk meminta KPK mengusut.

Asalkan DPRD memang punya bukti yang jelas untuk melapor kepada pihak berwajib. Jika proses ini melalui hearing atas temuan DPRD silahkan buatkan kesimpulan lalu laporkan kepada pihak berwajib, jangan hanya dijadikan komoditas politik," pungkasnya.**



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN