Jaksa Diminta Usut Perpanjangan HGB PT SPM



Reportase/editor: Ikhsan madjido/andono wibisono
KUASA Hukum dari ahli waris almarhum Sunarto, Yules Kelo SH meminta Kejaksaan Negeri Palu dan setingkat di atasnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah untuk mengusut perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Sinar Putra Murni (SPM). Karena ada dugaan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat di Pemkot sampai BPN Palu.
Ia juga menanti keberanian BPN Palu untuk berani membatalkan HGB No. 02209/Tondo an. PT. Sinar Putra Murni berkedudukan di Jakarta pemisahan dari Sertifikat HGB No. 122/Tondo. Hal itu sesuai dengan SK perpanjangannya berdasarkan hasil pertemuan Ahli Waris Alm. Sunarto didampingi Yules bersama BPN Palu.
Yules yang beralamat di Kantor Hukum Yules Kelo & Associates Jakarta menuturkan, bahwa tanggal 28 Juni 2019 lalu pihak ahli waris Alm. Sunarto didampinginya telah melakukan pertemuan dengan BPN Palu. Saat itu, BPN  diwakili Kepala Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian Pertanahan Rahab, Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Bambang, dan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Sumarlin.
Pertemuan itu sesuai dengan surat pengaduan kliennya terkait peninjauan kembali terbitnya sertifikat HGB No. 02209/Tondo yang mana lokasinya tumpang tindih dengan lokasi yang selama ini dikuasai fisik tanahnya oleh ahli waris Alm. Sunarto berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Nomor : 181.1/43/I/2003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur tertanggal 18 Januari 2003.
Dalam keterangannya, Yules menyebut lokasi tanah yang sekarang tumpang tindih dengan sertifikat HGB No. 02209/Tondo sudah sejak tahun 1974 digarap dan kuasai Alm. Sunarto dan tidak pernah ada protes dari pihak manapun juga. Karena alm. Sunarto adalah penduduk asli Vatutela Keluruhan Tondo.
Sambungnya, ia menduga adanya kecurigaan terbitnya sertifikat HGB No. 02209/Tondo serta perpanjangannya karena terkait kemarahan dari Wali Kota Palu Hidayat atas adanya perpanjangan HGB. Dimana, telah ada kesepakatan sebelumnya pada saat gelar perkara tanggal 29 Januari 2018 lalu terkait beberapa permasalahan HGB. Berita acara hasil gelar perkara ditandatangani Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN RI Arie Yuriwin, Dirjen Infrastruktur Keagrariaan R.M Adi Darmawan, Kajati, Tenaga Ahli Menteri dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN RI Dr. Ing R Sodikin Arifin, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah H. Jonahar, Kepala Kantor BPN Kota Palu Sugeng Muljosantoso, Kepala Kejaksaan Negeri Palu Subeno dan Kepala Bagian Hukum Pemkot Palu Trisno Yunianto yang hasil gelar perkara terhadap sejumlah perusahaan pemegang HGB menyebutkan antara lain bahwa permohonan pembaharuan HGB dapat diberikan dengan syarat lokasi “clear dan clean“ artinya belum boleh ada penerbitan HGB sebelum lokasi itu selesai dan bersih dari berbagai masalah.
Yules Kelo meminta kejakasaan Negeri Palu mengusut alasan terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 02209/Tondo juga SK perpanjangannya.
Ia mengetahui secara pasti adanya tumpang tindih lokasi kliennya dengan lokasi terbitnya sertifikat HGB No. 02209/Tondo tanggal 08/02/2018 an. PT SPM dari pemisahan sertifikat HGB ak No. 122/Tondo yang akan habis masa berlakunya tanggal 25 Agustus 2019, ditandatangani Kepala BPN Palu Sugeng Muljosantoso.
Sedangkan perpanjangan sertifikat HGB No. 02209/Tondo berdasarkan Keputusan Kepala BPN Palu Nomor: 13/HGB/BPN.72.71/2018 tanggal 08 Mei 2018 ditanda tangani Dra. Herlina Lawasa tertanggal 27 Mei 2018 pada saat bertemu dengan Rojak yang mengaku direktur PT. SPM di Kantor BPN Palu dan menyerahkan foto copy sertifikat HGB No. 02209/Tondo.
Dalam penuturannya pada awak media, Yules pada pertemuan tersebut telah membuka semua hal yang membuat cacat administrasi dalam permohonan pemisahan sertifikat PT SPM, tapi tetap dilakukan prosesnya.
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Rahab membenarkan bahwa apabilah ada syarat-syarat yang diminta BPN salah satu saja tidak terpenuhi, tidak dapat dilakukan proses terhadap permohonan Masyarakat atau Badan Hukum.
Bahwa persyaratan yang dikeluarkan BPN Palu dalam hal permohonan pemisahan sertifikat adalah Sertifikat Asli, KTP Pemohon yang masi berlaku dan dilegalisir Camat/Lurah/Notaris, Foto Copy Kartu Keluarga dilegalisir Camat/Lurah/Notaris, Foto Copy PBB Tahun berjalan dilegalisir Notaris/Pejabat Berwenang.** 


Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN