JATAM SULTENG DESAK DINAS ESDM CABUT IZIN TAMBANG DI DANAU TIU MORUT



 Reporter: Firmansyah Lawawi

Aktifitas tambang di hulu Danau Tiu Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, mengakibatkan pencemaran di danau tersebut. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Sulteng, Mendesak Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, untuk segera mencabut izin mereka.

Senin (29/7/2019) di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulteng, sekurangnya 15 aktifis Jatam melakukan orasinya.

Mohamad Taufik, Korlap Jatam menegaskan bahwa akibat adanya aktifitas pertambangan di Danau Tiu, Danau tersebut tercemar oleh lumpur. Menurutnya, selain sebagai mata pencaharian warga di tiga Desa sekitarnya, Danau Tiu juga merupakan tempat destinasi wisata di Kabupaten Morowali Utara. Karena panorama di Danau tersebut sangat indah.
sekurangnya 15 aktifis Jatam melakukan orasinya, Senin (29/7/2019) di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sulteng.

"Ada tiga desa yang penduduknya memanfaatkan Danau tersebut sebagai mata pencaharianya secara turun temurun sebagai nelayan tradisional. Yaitu Desa Tiu. Desa Tontowca dan desa Marale, " ungkapnya.


Dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulteng, lanjut Korlap Jatam, pada tahun 2016, melakukan restocking (penebaran) bibit ikan di danau seluas 11 ribu hektar  tersebut. Dengan total 90 ribu ekor. 45 ribu ekor untuk jenis ikan mas dan 45 ribu ekor untuk jenis ikan nila.

Didatangkan dari  balai benih sentral di desa kalawara kabupten sigi dan balai benih desa tonusu kecamatan pamona timur kabupaten poso.

" Berdasarkan hal itu, kami meminta kepada Dinas ESDM Sulteng, untuk mencabut izin tambang. Karena mengakibatkan rusaknya ekosistim di danau tersebut, " tegasnya.

Kepala Dinas ESDM Sulteng, Yanmart Nainggolan kepada aksi Massa menjelaskan bahwa secara tehnis, belum bisa diidentifikasikan tingkat pencemaran yang diakibatkan oleh aktifitas pertambangan. Karena hal itu butuh penilitian terlebih dahulu dari pihak terkait.

Namun jika hal itu benar adanya, maka pihaknya akan menindak lanjuti kasus tersebut. "Salah satu perusahaan tambang di Danau Tiu. Yaitu PT.MPR, sejak empat bulan lalu, telah dihentikan aktifitasnya. Jika mereka masih melakukan kegiatanya, berarti pihak PT.MPR tidak mengindahkan surat penghentian yang kami terbitkan, " jelasnya.

Diungkapnya, pihak ESDM dalam konteks IUP, menurut undang-undang, hanya bisa mengeluarkan rekomondasi penghentian sementara saja. Untuk pencabutan izin permanen, dilaksanakan oleh Gubernur. Sesuai tufoksi masing-masing.

Ditambahkanya, dari jumlah total tambang mineral dan logam yang ada di Sulteng saat ini, terdapat IUP produksi sebanyak 98 perusahaan.

Dari 98 perusahaan tersebut beber Yanmart Nainggolan, hanya 41 yang aktif dan akan aktif berproduksi. " Ada 13 IUP yang aktif berproduksi. Diantaranya PT.MPR. Sementara 28 lainya akan berproduksi. Saat ini sementara melengkapi adminstrasi, tehnis maupun keuanganya. Dari 41 perusahaan aktif tersebut, terdapat di Kabupaten Morowali 20 perusahaan. Di Morut sebanyak 14. Data ini telah kami korimkan kepada Jatam, " bebernya. ***

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN