KASUS JEMBATAN PALU IV KEDALUWARSA


Reupload Berita Mercusuar November 2014

Sumber: Mercusuar

JEMBATAN Palu IV yang menjadi objek sengketa antara pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dengan PT. Global Daya Manunggal (GDM), diklaim kedaluarsa oleh Pemkot. Hal itu dikatakan mantan Kepala Dinas PU Kota Palu Bartholomeus Tandigala kepada media ini, kamis (6/11/2014). Bartho malah menegaskan, objek sengketa jembatan Palu IV dianggap tak tepat diselesaikan melalui arbitrase karena kepemilikannya tidak dikuasai sepenuhnya oleh Pemkot. Makanya, pihak Pemkot tidak pernah menghadiri proses persidangan di BANI.

“Jembatan Palu IV adalah prasarana umum, Pemkot hanya berwenang mengendalikan  pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jembatan tersebut dan mengatur pemanfaatannya,” ungkapnya. Adapun anggapan bahwa putusan majelis arbitrase BANI tersebut bersifat final? Menurut Bartho, belum bersifat final jika ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secar sukarela. Olehnya, putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Hal itu berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 61.

Pasal 62 ayat 1 pada aturan yang sama menyebutkan bahwa waktu yang diberikan paling lama 30 hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan kepada panitera PN.

Selanjutnya, pada pasal 62 ayat 3 menyebutkan bahwa jika ketua PN menolak permohonan pelaksanaan eksekusi, dalam artian bahwa dalam waktu 30 hari tidak ada perintah eksekusi, maka terhadap putusan ketua PN tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, kata Bartho, maka pihak Pemkot berpendapat bahwa sengketa jembatan Palu IV (jembatan Pomulele untuk sebutan Bartho), tidak layak lagi untuk dipersoalkan saat ini  karena waktunya sudah sangat kedaluwarsa jika merujuk pada aturan tersebut.

Pemkot Beri Jawaban
Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui tim kuasa hukumnya, kamis (6/11/2014) memberikan jawaban ke Pengadilan Negeri (PN) Palu atas putusan majelis Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang menghukum Pemkot harus membayar Rp25,06 miliar kepada PT. Global Daya Manunggal (GDM)

Tim kuasa hukum Pemkot tersebut beranggotakan tujuh orang yang terdiri Bagian Hukum dan Perundang-undangan Pemkot, Kepala Kejari Palu, serta pengacara Pemkot Abdurrahman Kasim. Kasubag Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Setda) Kota Palu Muh. Zakki mengatakan pihak Pemkot masih taraf musyawarah dan koordinasi dengan PT. GDM yang dimediasi Ketua PN Palu. Isi pertemuan tersebut, masih seputar musyawarah untuk mencapai kesepakatan. “Bagaimana keinginan mereka dan Pemkot untuk disampaikan kepada Ketua PN Palu. “ujarnya.

Ia katakan masih ada upaya hukum sebagai penolakan atas hukuman membayar denda sebesar Rp25 miliar yang dibebankan terkait pembangunan jembatan IV tahun 2007. Pemkot juga telah menolak atas pembebanan denda tersebut. Sebab, persoalan ini juga dianggap belum tuntas putusannya karena dianggap tidak mendasar.

Apalagi jembatan IV Palu merupakan asset daerah yang digunakan untuk kepentingan publik. Sebelumnya, pembangunan jembatan IV atau jembatan kuning kebanggaan warga Palu yang melintasi muara Sungai Palu ternyata meninggalkan masalah bagi Pemkot. Hal itu menyusul putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang menghukum Pemkot harus membayar Rp25.061.085.000 kepada PT. Global Daya Manunggal (GDM).

Putusan Majelis Arbitrase BANI yang tertuang dalam peraturan Nomor: 258/V/ATB-BAN/2007 tanggal 2 Oktober 2007 itu, terkait utang pembangunan Jembatan IV Palu pada PT. GDM selaku rekanan. Rinciannya, hutang pokok sebesar Rp14.961.230.000 dan denda keterlambatan sampai 30 Agustus 2014 sebesar Rp 10.099.855.000.

Humas Pengadilan Negeri Palu, Rommel F Tampubolon SH mengatakan, berkaitan putusan Majelis Arbitrase BANI Nomor: 258/V/ATB-BAN/2007 tanggal 2 Oktober 2007, Ketua PN Palu telah menerbitkan penetapan aanmaning (teguran/peringatan) Nomor: 258/V/ATB-BANI/2007 tanggal 16 Oktober 2014.

Penetapan aanmaning yang diterbitkan berdasarkan permohonan PT. GDM untuk melaksanakan putusan BANI itu, Pemkot Palu dan PT. GDM telah memenuhi panggilan PN Palu pada rabu 29 Oktober 2014.

Pada pertemuan tersebut, perwakilan Pemkot diberikan waktu delapan hari untuk menyampaikan ke Walikota berkaitan permintaan PT. GDM. Hasil laporan ke Walikota nantinya disampaikan ke PT. GDM pada pertemuan yang dijadwalkan berikutnya (delapan hari terhitung dari pertemuan pertama). “Putusan BANI yang mengeksekusi adalah pengadilan negeri tempat objek berada,” ujarnya. Putusan BANI, sambung Rommel, berkekuatan hukum tetap (Inkra).

Dikatakan Rommel, apabila pada pertemuan berikut tidak terjadi kesepakatan antara Pemkot dan PT. GDM, maka keputusannya akan dikembalikan pada kedua pihak. “Jika dilanjutkan (eksekusi) maka pengadilan akan melakukan langkah sesuai aturan perundang-undangan,” tandasnya. **



Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN