Komnas HAM Prihatin Kriminalisasi Jurnalis Marak di Sulteng



Reportase/editor: Ramdan otoluwa/andono wibisono

MARAKNYA Kasus kriminalisasi pada pekerja Pers belakangan ini di Sulawesi Tengah mendapat perhatian Komnas HAM RI perwakilan Sulteng. Ketuanya, Dedi Askary SH pun turut menyoroti hal itu. Bagi Dedi kriminalisasi pekerja pers adalah pelanggaran HAM berat. Ia sangat memprihatinkan hal itu.

Baginya, tindakan yang tidak sesuai dengan aturan itu dapat dikategorikan sebuah pelanggaran terhadap hak atas penyampaian informasi yang baik dan benar terhadap satu peristiwa ke khalayak luas. Kerja-kerja itu dibebankan pada pekerja Pers sesuai dengan UU. ‘’Apalagi jika kasus-kasus kriminalisasi itu kemudian diikuti dengan kekerasan fisik, maka itu bukan lagi sekedar masalah hukum.’’ Tandas Dedi.

"Kekerasan terhadap pers, bukan hanya masalah hukum tapi juga merupakan sebuah pelanggaran HAM serius, mengingat dalam menjalankan profesinya, Pers mendapat jaminan keamanan dan keselamatan. Kriminalisasi Pers terjadi lantaran kurang dipahaminya penggunaan hukum terhadap pers.

Sengketa atau keberatan terhadap karya jurnalistik seharusnya diselesaikan menggunakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada organisasi jurnalis atau Dewan Pers, Namun dalam banyak peristiwa yang terjadi, termasuk kriminalisasi terhadap Pers di Sulteng, hal tersebut tidak dilakukan.

Pihak bersengketa justru melakukan pelaporan ke polisi dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik atau fitnah yang ada dalam KUHP, yang pada akhirnya berujung pada pemenjaraan atau hukuman badan terhadap Jurnalis.’’ Terang Dedi Askary lagi. Padahal dengan UU Pers, kasus-kasus ini bukan kasus kriminal.

Jika jurnalis bersalah, hukumannya paling berat adalah denda kepada jurnalis atau institusinya, tutupnya.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN