KPU Palu Tunda Penetapan Caleg DPRD Terpilih



Reporter: Firmansyah Lawawi

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Palu menunda penetapan perolehan kursi dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu terpilih periode 2019-2024. Penundaan itu atas intruksi dari KPU RI.

"Rapat Pleno perolehan kursi dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Palu ditunda. Hal ini menunggu BRPK dari MK. Beberapa KPU yang ada di Indonesia sudah melakukan persiapan penetapan. Tapi harus ditunda,"  kata Ketua KPU Palu Agussalim Wahid dalam rapat pleno penetapan perolehan kursi dan caleg DPRD Palu terpilih di salah satu hotel di Palu, Rabu (3/7/2019) malam.

Namun, katanya sampai sekarang KPU belum menerima surat dari MK perihal daftar daerah yang terdapat PHPU.

Ia tidak ingin setelah KPU Palu menetapkan perolehan kursi dan caleg terpilih, timbul perselisihan dan protes, baik dari partai politik peserta pemilu maupun dari caleg yang tidak terpilih.

Sehingga dirinya menunda rapat pleno tersebut sampai batas waktu yang belum ditentukan atau hingga KPU menerima data rekapitulasi daftar daerah yang terdapat permohonan PHPU dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).

"Penundaan bertujuan untuk menunggu jika masih ada pihak yang melakukan gugatan. Karena sebelumnya, pernah terjadi. Sehingga MK mengintruksikan agar dilakukan penundaan, " jelasnya.
Olehnya, perwakilan parpol dan caleg terpilih yang hadir agar memaklumi hal tersebut.

"Untuk semua peserta rapat pleno malam hari ini terutama perwakilan dan caleg partai politik terpilih akan kami sampaikan undangannya," katanya.

KPU RI menerbitkan surat bernomor 986/PL.01.9-SD/03/KPU/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2019 pasca pencatatan Nomor Registrasi Perkara pada BRPK PHPU di MK.

Dalam surat itu KPU meminta KPU provinsi, kabupaten dan kota agar menunda penetapan perolehan kursi dan caleg DPRD terpilih sampai KPU RI menerima surat resmi dari kepaniteraan MK megenai data rekapitulasi daerah yang terdapat PHPU setelah MK mencantumkan PHPU dalam BRPK.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN