Longki: Tindak Lanjut Pengaduan Publik Masih Lemah

Gubernur Sulteng Longki Djanggola pada penandatangan komitemen bersama SP4N di lingkup pemda Sulteng Rabu (17/7/2019)

Reporter: Ikhsan Madjido

Upaya untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pengaduan publik masih menemui kendala. Salah satunya masih lemahnya tindak lanjut pengaduan atau laporan masyarakat yang disampaikan kepada perangkat daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengungkapkan sejak dikeluarkannya keputusan Gubernur Sulteng Nomor 060/159/RO.ORG-G.ST/2018 tentang aplikasi pengaduan online, baru sebanyak 18 pengaduan yang masuk. Dan yang sudah ditindak lanjuti 7 pengaduan.

“Diharapkan perangkat daerah lebih apresiatif dengan setiap pengaduan atau laporan yang disampaikan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana mekanisme pengelolaan pengaduan dan ketersediaan anggaran yang memadai,” kata Gubernur Longki Djanggola saat pembukaan penandatanganan komitmen bersama dan workshop sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N), di salah satu hotel di Palu, Rabu (17/7/2019).

Sebab, kata Longki, sudah menjadi kewajiban setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan mekanisme dan sarana pengaduan dan menindak lanjuti setiap pengaduan atau laporan masyarakat yang masuk ke instansinya.
Namun diakui Gubernur dibutuhkan kemauan yang besar untuk mewujudkan sistem pengelolaan pengaduan yang baik.

“Hasil review Ombudsman tahun 2017 permasalahan pengelolaan pengaduan antara lain keterbatasan sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensinya,” ujarnya.
Karo Humas & Protokol Pemda Sulteng, Haris Kariming, pada penandatangan komitmen bersama SP4N, Rabu (17/7/2019)
Selain itu juga ditemukan kendala lain seperti kekurangan anggaran. Bahkan ketiadaan anggaran yang secara khusus yang disediakan untuk unit pengelolaan pengaduan.

Dalam kegiatan yang diselenggarakan Ombudsman Perwakilan Sulteng itu, Longki meminta perangkat daerah untuk siap dikritik dan dikoreksi masyarakat.

“Pengaduan masyarakat janganlah dianggap musuh atau sesuatu yang dijauhi. Sebab, kritikan dijadikan bahan untuk perbaikan penyelenggaraan publik yang lebih baik,” pintanya.

Narasumber pada workshop SP4N staf ahli kepresiden Moeldoko, Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari, Gubernur Sulteng dan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulteng, Sofyan F Lembah, dan dihadiri seluruh OPD dan SKPD lingkup Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN