Pemda Poso Sayangkan Ketidakhadiran Nuansa Pos di Dewan Pers


Sumber: Humas Pemda Poso 

Upaya hukum yang sedang di tempuh Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu dalam perkara Delik Pers, terkait pemberitaan yang dianggap merugikan dari Harian Nuansa Pos hingga kini masih sedang berproses, baik di tangan pihak Kepolisian, maupun oleh Dewan Pers.

Dengan tidak hadirnya pihak Nuansa Pos dalam undangan yang dikirimkan Dewan Pers, untuk didengarkan keterangannya pada Rabu (23/7) di Kantor Dewan Pers, dianggap sebagai bukti tidak dapat bekerja sama.

“Memang sebenarnya, kami harapkan bisa bertemu di Dewan Pers dengan mereka dari pihak Nuansa Pos. Kami dari pihak Pemda mengharapkan bisa bertemu, biar kita bisa terbuka. Tapi ternyata tidak datang. Apa boleh buat, Inilah bukti mereka kooperatif atau tidak,” ujar Armol, Rabu (24/7).

Menurut Armol, pihaknya mewakili Pemda Poso bertindak serius menangani permasalahan tersebut. “Yang jelasnya, kami serius menangani persoalan ini. Semua bukti-bukti tambahan kami sudah sampaikan tadi, diminta oleh Dewan Pers. Yang belum tercover sebelumnya sampai dengan hari ini, itu sudah kita sampaikan ke Dewan Pers. Dan Dewan Pers sangat menyambut baik kami karena memang lengkap,” urai Armol.

Menurutnya, dalam penyampaian yang disampaikan di depan Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Chaeruddin Bangun, bersama 7 anggota Dewan Pers Lainnya, serta Heru Tjahjo sebagai ahli Dewan Pers, Samsuri dan M Noeh Hatumena, tenaga ahli Komisi Pengaduan dari Pokja Pengaduan Dewan Pers. Pemda Poso telah memberikan keterangan, termasuk cara mengkonfirmasi sumber, dalam hal ini Bupati Poso dan Kabag Humas. Selain itu terkait perimbangan sebuah berita dalam penyajiannya.


Sebelumnya, pada akhir Mei lalu, Bupati Poso melalui Kuasa Hukumnya telah melaporkan pihak Nuansa Pos ke Polda Sulteng, dengan Laporan Polisi bernomor LP/158/V/2019/SULTENG/SPKT, tertanggal 28 Mei 2019, karena pemberitaan yang dianggap merugikan dan mencemarkan nama baiknya. Proses hukumnya kini sedang berjalan.

Sementara pada pertengahan Juni 2019, Bupati Poso melalui Kuasa Hukumnya juga telah meminta penjelasan kepada Dewan Pers atas pernyataan penilaian dan rekomendasi (PPR) Dewan Pers No. 20/PPR-DP/VI/2017 tentang pengaduan Bupati Poso terhadap SKH Nuansa Pos, yang menjadi pegangan pihak Bupati Poso untuk menempuh jalur hukum.

Meski diketahui PPR yang dikeluarkan Dewan Pers pada 2017 silam tidak menyebutkan batasan waktu, namun Bupati Poso melalui kuasa hukumnya Gunawan Rubana, SH dan Muhardi Siregar, SH dari Kantor Hukum Gunawan Rubana, SH dan Rekan, yang beralamat di jalan Cawang Baru, Jakarta Timur, meminta penjelasan kepada Dewan Pers secara tertulis.

Atas dasar surat permintaan penjelasan itulah, Dewan Pers mengundang Pelapor dalam hal ini pihak Bupati Poso, dan Terlapor yakni pihak Nuansa Pos ke Kantor Dewan Pers untuk dimintai keterangannya pada hari Selasa, 23 Juli 2019.

“Kami selaku kuasa hukum dari Pak Bupati Poso, kami membuat surat kepada Dewan Pers tentang pemberitaan yang dilakukan oleh Nuansa Pos. Surat kami tertanggal 21 Juli 2019 perihalnya mohon penjelasan atas surat PPR Dewan Pers Tahun 2017,” ujar Gunawan Rubana, usai mengikuti  pertemuan di Dewan Pers Selasa, 23 Juli 2019.

Kehadiran Gunawan Rubana bersama Muhardi Siregar, Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Poso, Armol Songko, serta Kuasa Hukum Bupati Poso dari Bagian Hukum Setdakab Poso Sofyan Lawento di kantor Dewan Pers, adalah memenuhi undangan Dewan Pers. 

“Jadi kami membuat surat kepada Dewan Pers meminta penjelasan apakah PPR yang dikeluarkan Dewan Pers tersebut bisa diberlakukan atas pemberitaan Nuansa Pos yang terbaru ini. Artinya mulai dari tanggal 15 Juni dan seterusnya. Nah itulah kami diundang Dewan Pers,” tambah Gunawan Rubana. Namun pihak Nuansa Pos yang juga mendapat undangan yang sama, ternyata tidak hadir.

“Intinya hari ini pihak Nuansa Pos tidak hadir, dan kami sudah selesai diklarifikasi tentang permohonan kami itu. Jadi hasilnya masih menunggu. Karena dalam ketentuan Dewan Pers itu diundang sampai dua kali. Tetapi deadine-nya setelah dua kali di undang tidak hadir, tetap surat akan diterbitkan Dewan Pers pada minggu depan,” terang Gunawan Rubana.

Sementara itu, M Noeh Hatumena yang dikonfirmasi menyatakan bahwa perkembangan kasus pengaduan Bupati Poso dan Nuansa Pos, saat ini sudah memasuki tahap final. “Itu tinggal memasuki tahap finalisasi. Finalisasinya minggu depan, itu sifatnya final dan mengikat. Apabila teradu yaitu dari Nuansa Pos tidak datang, diundang sekali lagi. Kalau panggilan kedua tidak datang, maka masalahnya akan diputuskan oleh Dewan Pers. Jadi kalau dia datang, itu ada untungnya, karena dengan dia datang berarti kita bisa dengar dari dia. Karena biar bagaimana pun juga dia harus menyakinkan Komisi,” urai M Noeh. ***


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN