Pemkab Donggala Berhentikan ASN & PHL



Sumber/donggala: Humas pemkab/Syamsir

PEMERINTAHAN Kabupaten Donggala kembali menegakkan aturan dan disiplin ASN. Ada sejumlah nama ASN bahkan pejabat dicopot atau diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Tidak hanya itu, pegawai honorarium pun yang tidak disiplin diberhentikan.

ASN yang diberhentikan antara lain; Mohammad Irwan, unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Sosial di antaranya yaitu Kepala Dinas Budi Patarai, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan KAT Abdul Haris Moh. Nur, ST, Kepala Seksi Komunikasi Adat Terpencil KAT Arsad P. Entedaim, merangkap juga sebagai PPTK, Kaharuddin jabatan fungsional umum. 

Tidak hanya itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Donggala Mohamad Rizal, diberhentikan dengan hormat. Sedangkan yang PHL ada 12 orang pada unit kerja Bagian Umum Dan Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

Demikian terungkap ketika Bupati Donggala Drs.Kasman Lassa bertindak selaku Inspektur Upacara pada Peringatan setiap tanggal 17 bulan berjalan, di halaman kantor Bupati Donggala (24/7/2019). Kasman menyampaikan guna dapat melaksanakan tugas, diperlukan ASN yang berdisiplin tinggi dan berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.

‘’Untuk itu, menyadari peran dan fungsi ASN yang begitu besar, maka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ujarnya.

Bupati juga mengatakan perlu disadari dan dimengerti bahwa dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tidak untuk membatasi ruang gerak ataupun kreatifitas ASN dan PHL, akan tetapi semata-mata untuk memberikan rambu-rambu yang jelas bagi ASN dan PHL dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tertib dan terarah.

Untuk itu berkaitan dengan hal tersebut beliau menghimbau kepada seluruh pimpinan OPD agar melaksanakan hal-hal antara lain kepada seluruh ASN dan PHL bahkan para pimpinan OPD wajib mengikuti apel pagi, terkecuali bagi yang melaksanakan tugas luar atau kondisi lainnya dan menegur atau menjatuhkan sanki kepada staf ASN ataupun PHL bahkan pejabat struktural yang tidak aktif dalam melaksanakan tugas.

"Olehnya dalam penegakan disiplin benar-benar dituntut niat, kemauan, ketulusan dan keikhlasan dari masing-masing individu yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai ASN dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelàyanan bagi masyarakat," tutupnya.

Dilanjutkan dengan penyerahan bonus kepada pelatih dan atlit Pekan Olahraga Propinsi dan Kab. Parimo serta penyerahan bonus kepada atlit pekan olah raga pelajar daerah tingkat propinsi di Kabupaten Banggai yang diserahkan langsung Bupati.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN