Pemkot Bantah Ada Fee Pembayaran Jembatan IV



‘’ Rp14 miliar lebih dibayarkan tanggal 1 Maret 2019. Dengan rincian; bayar eskalasi harga baja sebanyak Rp12 miliar, pekerjaan tambahan sebanyak Rp1 miliar, over head atas pemeliharaan jembatan, biaya opersional dalam masa pemeliharaan senilai Rp1 miliar lebih’’


Reporter: Firmansyah Lawawi

KEMARIN, (08/07/2019) secara resmi Pemkot membantah isu seputaran fee terkait dengan pembayaran ‘sisa hutang’ kepada pihak rekanan, yaitu PT Global Daya Manunggal (DGM) sebesar Rp14 miliar lebih (bukan Rp16 miliar-Red)  Pebruari 2019 lalu. Pernyataan itu dinyatakan secara resmi Pemkot kepada wartawan. Pernyataan itu dilakukan di ruang Bappeda Palu.

“Terkait adanya isu pembagian fee pembayaran jembatan IV, Pemkot tidak mengetahui hal tersebut. Karena pembayaranya dilakukan melalui rekening dari kontraktor pengerjaan jembatan IV PT Global Daya Manunggal," ungkap Kabag Humas Pemkot Palu, Yohan Wahyudi.

Menurutnya, pembayaran jembatan IV dilaksanakan pada tahun ini, karena tahun sebelumnya, masih ada proses upaya hukum yang dilakukan Pemkot. “Jika memang ada isu suap, silahkan diproses ke ranah hukum. Biar semuanya terang benderang," tegasnya.

Ditambahkan Kabag Hukum Sekdakot, Romy Sandy Agung bahwa jika pembayaran Jembatan IV tidak dilaksanakan, Pemkot harus membayar denda setiap harinya. Dengan tingkat bunga sebesar 10 persen pertahun. Berlaku sejak hari setelah putusan BANI tanggal 1 Nopember 2007.

Kronologis secara garis besarnya terkait pembayaran jembatan IV, kata Romy, pada mulanya PT GDM telah mengajukan abitrase kepada BANI. Putusannya dikeluarkan tanggal 2 Oktober tahun 2007 lalu. Tanggal 23 April 2018, PT.GDM mengajukan permohonan eksekusi, pelaksanaan putusan abitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri Palu. Setelah itu, Ketua Pengadilan Negeri Palu menerbitkan surat penetapan amaning tanggal 22 Mei 2008. Intinya memerintahkan kepada Pemkot untuk memenuhi keputuan dari Badan Abitrase Nasional Indonesia (BANI).

Berdasarkan hal itu lanjut Kabag Hukum, Pemkot mengajukan upaya hukum terkait putusan Kepala PN Palu. "Upaya hukum yang dilakukan Pemkot yaitu terkait eksekusi PN Palu. Bukan keputusan BANI. Pengadilan Tinggi Sulteng mengatakan bahwa pihak Pemkot kalah dalam kasus tersebut," jelasnya.

Atas keputusan dari Pengadilan Tinggi Sulteng telah menguatkan keputusan PN Palu Nomor 2835 K/PDT/2016, sehingga dimenangkan PT GDM. Namun tetap dilakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi 19 Desember 2016, Pemkot tetap kalah dalam kasus tersebut. “Pada saat masa itu, Pemkot belum membayarkan anggaran jembatan IV. Karena masih dalam proses upaya perlawanan hukum,’’ paparnya.

Perselisihan tersebut juga difasilitasi Kemendagri RI. Pada tanggal 2 Agustus 2017, melalui Dirjen Otda, Kementerian Dalam Negeri RI menegaskan bahwa Pemkot wajib mentaati keputusan BANI dan kasasi MA RI. Tanggal 18 Pebruari 2018 dan 23 November 2018 Kemendagri mengundang pihak Pemkot dan PT.GDM dalam sengketa  tersebut. Keputusanya Pemkot untuk melaksanakan putusan BANI dan MA.

Sebelum dilakukan Pembayaran jembatan IV, wali kota melakukan rapat bersama Forkopimda. Keputusanya Pemkot tetap membayar jembatan IV. “Pengadilan Negeri Palu melalui suratnya tertanggal 4 Pebruari 2019 kepada Walikota,  wajib melaksanakan keputusan BANI maupun MA," Sebelum melakukan pembayaran, Pemkot meminta pendapat hukum dari ketua PN Palu,’’ jelasnya.

Berdasarkan hal itu, melalui Dinas PU, Pemkot melakukan pembayaran pokok hutang sebesar Rp14 miliar lebih tanggal 1 Maret 2019. Kadis PU Palu, Iskandar Arsyad mengungkapkan bahwa apa yang dilaksanakan Pemkot merupakan amanah termaktub dalam putusan inkra di MA yang telah menolak kasasi Pemkot terkait jembatan IV.

Termaktub dalam keputusan inkra BANI, total pembayaran jembatan IV sebesar Rp14 miliar lebih, di antaranya adalah adanya eskalasi harga baja sebanyak Rp12 miliar, pekerjaan tambahan sebanyak Rp1 miliar, over head atas pemeliharaan jembatan, biaya opersional dalam masa pemeliharaan.**




Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN