Pengacara Rakyat Tolak Tanggul Sepanjang Teluk Palu dari Hutang


Hartati Hartono, SH
 Reportase/editor: ramdan otoluwa/andono wibisono


FORUM PENGACARA RAKYAT Kota Palu menolak pembangunan tanggul sepanjang Teluk Palu yang diperkirakan sepanjang 7,2 KM (dari Mamboro Palu Selatan hingga Taman Ria, Palu Barat – lingkar) dengan ketinggian tujuh meter. Terlebih, kebijakan membangun tanggul sepanjang 7,2 KM itu dibiayai dari hutang. ‘’Itu Proyek mubazir,’’ tandas Ketua Forum Pengacara Rakyat (FPR) Palu Sulawesi Tengah, Hartati Hartono, SH kepada kailipost.com semalam (18/07/2019).

Menurutnya, Proyek mercusuar semacam itu mencerminkan satu pendekatan penangulangan bencana yang tidak berbasis pada kearifan lokal dan kebutuhan secara sosiologis masyarakat serta tidak memiliki manfaat secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pasca bencana,” tandas Hartati.

Menurutnya, kebijakan tersebut melukai warga Kota Palu dan sekitarnya dan mencoba mengubur ingatan mereka tentang ganasnya tsunami sebagai pelajaran kebencanaan. Hartati menilai, proyek infrastruktur itu, sama sekali tidak relevan dengan kebutuhan dasar warga korban. 

“Tanggul penahan pantai itu hanya mengubur ingatan kita semua tentang tsunami, dan kita akan dibuat bermimpi seolah-olah tembok raksasa dapat mencegah tekanan tsunami,” ujar Hartati.
 Ilustrasi tanggul laut
Hasil investigasi FPR terang Hartati Hartono lagi, ditemukan sumber loan atau hutang terdiri atas pengaman pantai Teluk Palu terdiri, sumber ADB New Loan 338,000,000,000 sementara Pengembangan Tanggul Tsunami 7.3 km terdiri Loan JICA, 428,000,000,000.

“Dana sebesar itu yang diperoleh dari hutang luar negeri terkesan mubazir, hanya untuk membangun proyek mercusuar tanggul tsunami. Apa relevansinya dengan kesejahteraan masyarakat,” kata Hartati. Hartati justru mempertanyakan tujuan dari proyek itu jika dilihat dari sudut pandang pengalaman selama proses tsunami.

“Sudah banyak hasil studi yang menyebutkan bahwa teluk Palu mengalami kerusakan tsunami lebih karena terjadinya penurunan permukaan tanah. Studi akademisi Untad menyebutkan, bahwa penurunan permukaan tanah sepanjang teluk Palu sekitar 4,4 hektar, termasuk dalam kasus Jembatan empat,” katanya.

Lagi pula kata Hartati, konsep tanggul pengaman tsunami semacam itu hanya akan membatasi akses nelayan terhadap Teluk Palu. Tidak ada jaminan bahwa tanggul itu akan tetap kokoh berdiri di atas tanah labil bila terjadi gempa dengan kekuatan lebih dari 6 magnitudo.

“Siapa yang akan bertanggung jawab bila ternyata proyek itu gagal. Bila terjadi gempa dengan kekuatan lebih dari 6 magnitudo dalam 1-5 tahun ke depan dan ternyata proyek itu mengalami kegagalan, maka rakyat akan tetap menanggung hutang,” demikian tegas Hartati.   

Sementara itu, Agussalim SH, selaku Sekretaris FPR menimpali bahwa negara mengambil hutang yang cukup besar tidak relevan dengan pembangunan kembali kehidupan masyarakat. Kata Agus, dari semua daftar proyek, sebagian besar hanya ditujukan untuk proyek mercusuar yang tidak relevan. Sementara proses pemenuhan hak hak dasar korban kata dia, tidak di lakukan dengan segera. 

“Kondisi masyarakat korban dipengungsian masih sangat terkatung-katung, jauh dari kata layak untuk bangkit,” tutup Agus. 
Ilustrasi tanggul laut
PROTES SERUPA

Akademisi menyarankan perlunya kajian ulang terhadap rencana membangun tanggul tsunami sepanjang 7,2 kilometer dengan ketinggian enam meter di kawasan Teluk Palu bersama Japan International Coorporation Agency (JICA) demikian dikutip dari bisnis.com.

Peneliti dan akademisi Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Amar Akbar Ali mengatakan bentuk tanggul tsunami yang direncanakan tidak jauh berbeda dengan tanggul tsunami yang dibangun oleh Pemerintah Jepang seperti di antaranya di Kota Sendai, Onagawa dan Matsusima pasca tsunami 2011 yang meluluhlantahkan wilayah tersebut.

"Di lokasi tsunami Teluk Palu memiliki karakteristik yang jauh berbeda dengan tsunami di Jepang yang tidak ada patahan di bawahnya, sehingga layak dibangunkan tanggul tsunami di sana. Sementara di Teluk Palu di bawahnya itu ada patahan," kata Amar Akbar dalam diskusi Libun Todea yang dilaksanakan Pemerintah Kota Palu di salah satu warkop di Palu (26/5/2019).

Jika pemerintah memutuskan membangun tanggul tsunami yang sama di sepanjang kawasan Teluk Palu, katanya, maka upaya tersebut percuma dan biaya pembangunan tanggul tsunami dalam bentuk utang yang ditaksir senilai Rp668 miliar itu akan sia-sia.**

                                                                                     



           

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN