PENYELESAIAN TANAH HARUS BERBASIS DATA AKURAT



sumber/editor : humpro/andono wibisono

DINAS Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Sulteng menggelar rapat koordinasi dengan mengangkat tema Sinkronisasi Pengadaan Tanah dan Penyelesaian Konflik Berbasis Data Yang Akurat (15/07/2019). Rakor digelar di Hotel Jazz diikuti seluruh jajaran Dinas Perkimtan kabupaten/kota se Sulteng.

Ketua panitia, Lukman mengatakan, maksud dan tujuan digelarnya rakor ini ialah agar dapat terbangun koordinasi yang baik antara provinsi dengan kab/kota dalam mengadapi masalah pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan penyelesaian konflik pertanahan, selain itu juga untuk saling mensinergikan pemahaman dalam menghadapi masalah pertanahan dimasing-masing daerah.

Asisten Administrasi dan Kesra Pemprov Faisal Mang mewakili gubernur menyebut sesuai informasi, terkait masalah pertanahan sampai saat ini masih ada aset tanah milik pemerintah daerah di Sulteng yang belum lengkap data formalnya. ‘’Ini harus menjadi perhatian serius, agar saudara sekalian bisa lekas melengkapi data tersebut supaya tidak jadi masalah di kemudian hari,’’ diingatkan gubernur.

Selain itu, Faisal Mang juga berharap Rakor dapat membantu peserta untuk memahami mekanisme dan aturan main dalam tahapan pengadaan tanah yang sesuai kaidah UU No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Sesuai UU tersebut, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dengan tetap menjamin kepentingan hukumnya. Sehingga dengan aturan ini semoga jadi pondasi pemkab dan pemkot berpikir dan bertindak supaya tetap pada koridor aturan yang disepakati, guna menghindari penyimpangan dan pelanggaran aturan.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN