PWI Sulteng Sayangkan Sikap Polres Parmout



Reporter: Firmansyah Lawawi

PERSATUAN Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng, melalui Ketuanya, Mahmud Matangara menyayangkan sikap Polres Parmout dengan menetapkan tersangka wartawan sekaligus pemilik koran Online Indigo, Gencar Djarot (39). Djarot dijadikan tersangka terkait laporan mantan Direktur RS Anutalako Parigi. Ia dilapor karena penulisan berita kebijakan rumah sakit yang melakukan penahanan surat tanah milik pasien miskin yang tak sanggup melunasi biaya berobat di RS tersebut.

‘’Semestinya, pihak penyidik Polres Parmout mengacu pada undang-undang Pers Nomor 40, tahun 1999.
Berdasarkan wawancara saya dengan saudara Djarot, berita tersebut masuk dalam kategori delik Pers. Artinya penulisan beritanya sudah sesuai dengan kode etik jurnalis,’’ ungkap Mahmud Matangara kepada sejumlah wartawan di ruanganya, Rabu (17/7/2019).

Olehnya, kata ketua PWI Sulteng, seharusnya penyidik Polres Parimo, menggiring pihak pelapor melakukan hak jawab. Sesuai dengan undang-undang Pers. ‘’Saya sangat berharap kepada pihak penyidik Polres Parimo, agar masalah tersebut mengacu sesuai dengan undang-undang Pers, " tandasnya.

Selain itu, kata Mahmud Matangara,  antara pihak kepolisian Negara Republik Indonesia dan Dewan Pers, telah terjalin nota kesepahaman (MOU) Nomor 11/DPMOU/2012 dan Nomor 05/11/2012 tentang koordinasi dalam penegakan hukum serta perlindungan kemerdekaan Pers.

"Manakala seorang wartawan melakukan pemberitaan sesuai dengan delik Pers. Tentunya mati hidupnya sudah disitu. Saya akan melakukan perlawanan agar wartawan tersebut jangan sampai dikriminalisasi," tegasnya.

Jika hal tersebut dibiarkan, lanjut Mahmud ke depannya semua jurnalis di Sulteng atau di Indonesia, akan masuk penjara karena pemberitaanya. ‘’Pihak penyidik harus berhati-hati dalam menetapkan tersangka terhadap karya jurnalis yang memang investigasinya sesuai kaidah jurnalis maupun masuk dalam delik Pers. Belum bisa dialihkan perkaranya ke tindak pidana umum dan UU IT. Karena ada UU Pers yang mengaturnya,’’ tandasnya.

Oleh karena itu, Mahmud Matangara berharap kepada pihak Polri RI agar melakukan sosialisasi Memorandum Of Understanding kepada jajarannya. "Pers tidak bisa dibungkam terkait pemberitaan. Apalagi menyangkut masyarakat,’’ paparnya.

Dari release Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulteng, kronologi masalahnya berawal Pada tanggal 03 Januari 2019, koranindigo.online melakukan konfirmasi kepada direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlaila Harate, terkait penahanan/sita surat kepemilikan tanah milik pasien warga Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah (Sulteng), bernama Arfian Jaya (alm).

Penahanan/sita surat kepemilikan tanah tersebut disebabkan keluarga Arfian Jaya (alm) tidak mampu membayar biaya rawat inapnya di RSUD Anuntaloko Parigi sebesar Rp3 juta lebih.  Dikarenakan Nurlela Harate sedang tidak berada ditempat, maka dilakukan konfirmasi per telepon kepada Nurlela Harate.

Dalam konfirmasi per telepon itu, Direktur RSUD Anuntaloko Nurlela Harate menyatakan bakal sita apapun barang senilai “hutang” pasien yang tidak mampu membayar, termasuk surat kepemilikan hak tanah, sepeda motor bahkan ponsel.

Maka, setelah mendapatkan pernyataan Direktur BLUD Anuntaloko, Nurlela Harate, pada 30 Januari 2019, pukul 14.46 wita berita tersebut dilansir.

Isu terkait penahanan/sita barang pasien miskin oleh BLUD RSUD Anuntaloko tersebut menjadi isu memicu reaksi dari masyarakat Parigi Moutong, bahkan berujung pada aksi massa mengecam kebijakan itu, dan berakhir pada hearing dilakukan oleh DPRD Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam hearing DPRD itu, Nurlela Harate menyatakan mundur dari jabatan sebagai Direktur BLUD RSUD Anuntaloko dan pindah di Kabupaten lain. Pada Senin, 04 Maret 2019, wartawan koranindigo.online bernama Gencar Djarot selaku penulis berita tersebut mendapatkan surat panggilan Polres Parigi Moutong akibat laporan dilakukan bekas Direktur RSUD Anuntaloko Nurlela Harate.

Laporan itu terkait dengan dugaan tindak pidana “Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan menyusul pemanggilan lainnya, sehingga pada Tanggal 25 Juni 2019 Gencar Djarot dinyatakan sebagai tersangka.

Tindakan Kepolisian Resor Parimo terkesan mengabaikan Undang Undang Pers No 40 Tahun 1999 serta MoU antara Dewan Pers dan Polri,serta sangat mengancam kebebasan Pers di Sulteng Khususnya serta Di Indonesia pada Umumnya.

Untuk menghadapi Tindakan diskriminatif Polres Parimo, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Tengah menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sulteng untuk mengadvokasi kasus ini. Sementara itu, Oktaf Riyadi selaku Ketua Bidang Advokasi / pembelaan Wartawan di PWI Pusat mengecam keras tindakan Kepolisian Resor Parimo terkait penetapan Status tersangka Kepada Genjar Djarot,wartawan yang juga pemilik Media Koranindigo.online akibat tulisannya.

"Seharusnya Polisi mengedepankan penerapan UU Pers Terkait kasus ini, jangan ada unsur kriminalisasi dalam masalah ini, ini adalah masalah serius yang mengancam kebebasan Pers ditanah air, kita harus bersikap " tegas Oktav Ryadi melalui Sambungan Telepon kepada Sekertaris Pengurus SMSI Sulteng, Syahrul.

Rencananya Tim Kuasa Hukum Gencar Djarot akan melakukan Praperadilan terhadap Polres Parmout dipengadilan Negeri Parimo atas penerapan tersangka Kliennya yang dinilai sangat prematur.**


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN