Reformasi Birokrasi Sulteng Kategori B

Rakor Organisasi Propinsi dan Kabupaten/Kota Sesulawesi Tengah, Selasa (9/7/2019)

Sumber: Humpro Sulteng

HASIL Evaluasi Kemenpan menyebut indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan progres yang baik dengan Nilai 61.80 atau kategori B. Hal ini diharapkan agar terus ditingkatkan dan terus dipacu agar seluruh aspek indikator penilaian dapat diperbaiki.

“Dengan perbaikan seluruh aspek indicator penilaian  dapat memperoleh nilai A dan melalui Rakor yang dilaksanakan dapat menghasilkan langkah-langkah yang konkrit untuk dilaksanakan dalam memperbaiki kinerja reformasi birokrasi di Sulawesi Tengah,” ucap Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Elim Somba, M.Sc. mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, pada Rakor Organisasi Propinsi dan Kabupaten/Kota Sesulawesi Tengah, di salah satu hotel di Palu, Selasa (9/7/2019).

Selanjutnya, Elim Somba, menyampaikan bahwa untuk percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi ASN ada sejumlah permasalahan yang mesti diperbaiki agar organisasi pemerintah dapat berjalan dengan baik.

Antara lain perlu penguatan kapasitas organisasi yang diselebggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan penataan manajemen SDM Aparatur, memperbaiki kapasitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyelenggaraan pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan organisasi.

“Harus diakui bahwa kemajuan dan kemandirian dan daya saing yang akan diwujudkan tidak terlepas dari kemajuan organisasi yang dijalankan oleh ASN yang memiliki kompetensi sehingga penataan manajemen ASN sangat perlu dilaksanakan,” ujarnya.

Gubernur menghimbau agar implementasi sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Terus dilaksanakan secara terintegrasi mulai dari Perencanaan, Pengawasan dan sistem pelaporannya dan mendorong peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Kepala Bagian Anporjab Biro Organisasi Setda Propinsi Sulawesi Tengah, Maskati, selaku ketua panitia, menyampaikan bahwa reformasi Birokrasi saat ini sudah sampai pada tahap II yaitu mewujudkan Reformasi Based Bureaucracy yaitu Birokrasi yang efektif, Efesien dan Ekonomis dan Birokrasi yang berorientasi hasil , penerapan manajemen kinerja berbasis elektronik.

PNS harus berkontribusi jelas terhadap kinerja organisasi hal dimaksud sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, sehingga Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Sistem Marit tersebut karena sistem Marit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kwalifikasi, kompetensi dan kinerja sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Lebih jauh Maskati menyampaikan bahwa Rakor Organisasi Provinsi dan Kabupatemn/kota se Propinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan guna menyamakan persepsi pelaksanaan reformasi birokrasi dan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi Birokrasi pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan juga kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menyusun Standar kompetensi jabatan ASN untuk dapat terlaksananya sistem merit dalam manajemen ASN.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN