Terbongkar, ABPD 2019 Tak Dibahas?

Gawat ! Bayar Jembatan Tak Dibahas  di Banggar

Reporter: Firmansyah Lawawi

KASUS-Kasus tindak pidana korupsi, salah satunya adalah penyalahgunaan kewenangan, merugikan keuangan negara dan persekongkolan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi (Tipikor) terakhir di Sulteng, yaitu menimpa Ketua Dekab Morowali Utara atas proyek pembangunan gedung DPRD dan pembebasan lahan yang menggunakan APBD.

Menyimak perkembangan polemik di masyarakat terkait dengan Palu pasca bencana dan di sisi lain ada pembayaran ‘sisa hutang dan denda’ Jembatan IV di triwulan I APBD 2019 mengundang kecurigaan. Bahkan informasi terbaru, ada dugaan kuat APBD 2019 tidak dibahas secara detail di Banggar Dekot. Akibatnya, usulan pembayaran ‘sisa hutang dan denda’ Jembatan IV Rp14 miliar lebih lolos keluar dari kas daerah.

Informasi dari salah seorang anggota Dekot bahwa APBD 2019 tidak dibahas dapat diteliti dari notulensi. ‘’Selidiki notulensi rapat apa ada. Kan ada rekaman suara, cari tau ada tidak?,’’ tantangnya. Ia pun menyebut pembahasan APBD 2019 diduga pula menyembunyikan sesuatu hal. Kini, katanya mulai terbongkar sejak pembayaran jembatan IV.

‘’Saya bersyukur Pak Cudi mulai terang-terangan menyoal itu. Itu pintu masuk dan memang selidiki saja apa ada notulensi rapat-rapat pembahasan APBD dan Banggar,’’ akunya lagi yang minta namanya disembunyikan.

Setali dua uang. Kemarin, bersamaan dengan Pemkot, Dewan kota juga menggelar pernyataan resmi terkait dengan polemik pembayaran Jembatan IV lewat APBD 2019. Beberapa anggota badan anggaran (Banggar) Dekot (8/7/2019) mengaku bahwa pembayaran jembatan IV ke PT Global Daya Manunggal (GDM) tidak pernah dibahas di rapat Banggar. Gawat ! ternyata mulai tersingkap satu-satu tabir polemik fee jembatan IV yang rusak namun tetap dibayar.

‘’Pembayaran denda atau sisa pekerjaan jembatan IV, tidak pernah dibahas dalam rapat badan anggaran. Sebahagian besar anggota Banggar tidak mengetahuinya.  Nanti setelah dilakukan pembayaran, baru kami ketahui,’’ Thompa Yotokodi. Olehnya, selaku ketua Komisi B, melakukan hearing dengan Pemkot terkait hal itu.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi C DPRD Palu, Armin. Menurutnya, pada waktu rapat Banggar, pembayaran jembatan IV, tidak pernah dibahas. ‘’Seingat saya  selaku anggota Banggar,  pada saat rapat, tidak pernah dibicarakan secuilpun masalah pembayaran jembatan IV. Jikalau memang ada dibahas dalam rapat pada bulan Agustus 2018, tidak taterus itu urusannya, " pungkasnya.

Alimudin H Alibau menegaskan bahwa sebagai anggota Banggar, tidak diberikan informasi terkait pembayaran jembatan IV. Setelah selesai dibayarkan, Banggar baru mengetahui hal tersebut. ‘’Anggota Banggar tidak pernah diundang diskusi terkait pembayaran jembatan IV, " tegasnya.

Pernyataan senada juga diutarakan anggota Banggar lainnya, Sofyan R Aswin. Ia mengutarakan, sejak awal dirinya dan beberapa fraksi Dekot menolak pembayaran jembatan IV. Karena tidak ada item yang mendukung terkait hal tersebut.

Wakil Ketua II Dekot, Erfandy Suyuti mengamini pengakuan anggota Banggar. Diutarakannya, item pembayaran jembatan IV, tidak disebut dalam pembahasan rapat. "Tidak ada pembahasan mata anggarannya di rapat. Saya sendiri selaku unsur pimpinan baru mengetahui setelah ada pembayaran jembatan IV," akunya.

Menurut Erfandy, jika memang sudah ada putusan inkra Mahkamah Agung (MA) RI terkait pembayaran jembatan IV dan fatwa dari pengadilan, sudah seharusnya mematuhinya. Namun, kata Reo sapaan akrabnya, menimbang Palu dilanda bencana, seharusnya dilakukan negosiasi bersama pihak terkait.

“Dengan mempertimbangkan unsur kemanusiaan bahwa Palu masih dalam suasana pasca bencana alam. Hal itu bisa menjadi dasar pertimbangan semua pihak. Itu permasalahannya," sebutnya. Seharusnya lanjut Reo, anggaran tersebut seharusnya ditujukan kepada hal yang lebih urgen. Seperti pemasangan instalasi listrik di Huntara, air bersih dan kebutuhan logistik bagi penyintas kota Palu. 

Sementara, Ketua DPRD Ishak Cae menegaskan bahwa pembayaran jembatan IV tersebut, sebelumnya telah dibicarakan pada rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Palu.

"Alangkah bodohnya jika hal itu tidak dirapatkan di Banggar. Ada notulennya itu," katanya dengan nada suara tinggi.

DILAPOR KE KPK 
Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) anti rasuah Sulawesi Tengah ternyata sudah melakukan pengumpulan data polemik Jembatan IV yang telah rusak namun tetap dibayarkan dengan dalil yang mencurigakan. Sejumlah LSM juga sudah meminta data dari sejumlah mantan pejabat yang terkait dengan pembangunan jembatan IV dan bukti-bukti pembayaran Rp57 miliar. Demikian dikatakan aktifis LSM anti rasuah Moh Indra Dg Liwang ke redaksi. 

‘’Data sudah kami kumpulkan semua terkait dengan pembayaran jembatan IV rusak karena bencana alam, tidak ada pembahasan di Banggar, dugaan APBD 2019 dibahas setengah kamar, dugaan kongkalikong pembayaran jembatan IV oleh pihak pihak terkait, dugaan penjualan besi dan baja jembatan IV yang rusak tanpa alas hukum pelepasan aset dari dewan, pelepasan aset Mal Tatura, pelepasan aset RSU Anutapura dan lainnya. Kami akan bawa ke KPK di Jakarta. Testimoni video, data dan keterangan sedang dirampungkan. Banyak masalah korban bencana tapi fakta ada dugaan korupsi besar-besaran di Palu,’’ tandasnya serius. Indra juga mengaku akan menggandeng ICW (Indonesia Coruption Watch) untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi di Sulteng.**








Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN