Warga Balaroa Ancam Bangun Camp Pengungsian di Kantor Walikota


Reportase : Agus Manggona/CJ


SEMBILAN Bulan terlunta lunta menjadi korban bencana, ribuan warga Kelurahan Balaroa Kecamatan Palu Barat menuntut hak dan keadilan, telah mencapai anti klimaknya.

Pasalnya, sampai saat ini hak-hak mereka sebagai korban serta kewajiban Negara belum juga direalisakan.Terkesan Negara dan Pemerintah menutup mata terhadap kondisi kehidupan dan menghidupan yang layak bagi  ribuan warga korban. Tak ayal, akumulasi kekecewaan tersebut, tumpah ruah di acara Rapat Akbar yang digagas Forum Korban Gempa Bumi dan Likuifaksi Kelurahan Balaroa di Aula Museum Sulteng,  Sabtu ( 6/6/2019).


Ketua Forum Korban Gempa Bumi dan Likuifaksi Kelurahan Balaroa, Abdurrahman M Kasim, SH.MH menegaskan  bahwa Rapat Akbar kali ini, melahirkan tujuh point butir rekomendasi yang tertuang  dalam surat tuntutan  (Surtut)  kepada Pemerintah Pusat, Provinsi  Sulteng dan Kota Palu.

Pertama, Negara sesegera mungkin memanusiakan kami sebagai korban yang saat ini masih tinggal di tenda dan shalter-shalter pengungsi yang tidak layak huni di lokasi Sport Center Kelurahan Balaroa. Termasuk yang kontrak dan kost serta numpang dirumah famili. Sebab hal ini telah ditegaskan dalam  UUD 45  Pasal 27 Ayat 2  yang menegaskan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kedua,  mendesak Kepada Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota Palu, untuk secepatnya menyalurkan Dana Jaminan Hidup ( Jadup) kepada  ribuan warga korban Kelurahan Balaroa.

Ketiga, percepat pembangunan Hunian Tetap ( Huntap) kepada korban dengan kepastian sertifikat atau hak kepemilikan atas lahan.  Keempat, segera realisasikan Dana Santunan Duka dan Dana Stimulan yang belum seluruhnya di terima oleh ahli waris dan para korban.

Kelima,  perjelas status lahan/ lokasi tanah warga   yang terdampak gempa  bumi dan kikuifaksi Balaroa.

Keenam, transparansi dana  bantuan melalui Pemerintah  Provinsi Sulteng dan  Kota Palu baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri.  Serta point ketujuh, aparat keamanan diminta untuk segera  membersihkan dan mengamankan lokasi lahan warga yang terdampak  likuifaksi dari aksi-aksi penjarahan, sebab dilokasi itu, masih banyak jasad  yang belum sempat di evakuasi.

Menurut advokat kondang ini, jika Surtut ini, tidak segera direalisasikan serta diberikan  kepastian,  maka warga korban Kelurahan Balaroa, mengambil sikap  melalui aksi unjuk rasa yang akan digelar pada Senin 15 Juli 2019  dengan langsung membangun camp-camp pengusian di depan Kantor Walikota  Palu, sebagai bentuk protes dan kekecewaan. Warga korban juga tidak akan membayar pajak dalam bentuk apapun.  Kemudian warga korban juga  akan kembali membangun pemukiman dilokasi yang terdampak likuifaksi atau masuk zona merah, serta yang terakhir  warga korban  bertekad dan komitmen tidak akan menggunakan hak pilih baik dalam Pemilihan Gubernur maupun Pemilihan Walikota pada Tahun 2020 mendatang.

" Bagi kami, tidak ada  guna memilih   pemimpin jika tidak  memiliki seance of crisis atau kepekaan terhadap wargannya," pungkas Rahman Kasim. **

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN