Warga Buol Tolak Perluasan HGU PT HIP


Reporter: Yohanes Clemens

TERBITNYA Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 517/MENLHK/SETJEN/PLA/2/2018 tentang pelepasan, dan penetapan batas kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi untuk perkebunan kepala sawit seluas 9.964 hektar untuk PT Hardaya Inti Plantation (HIP) ditolak dengan tegas oleh 68 Desa, di lima kecamatan di Kabupaten Buol.

Lima Kecamatan tersebut diantaranya, Kecamatan Bokat, Bukal, Momunu, Tiloa dan Kecamatan Bonobou, disekitarnya terdapat lahan perkebunan sawit PT HIP.

Penolakan tersebut, ditunjukan dengan melakukan aksi unjuk rasa para kades dikantor Kanwil BPN Provinsi Sulteng di jalan S. Parman, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Senin (1/6/2019).

Selain itu, diantara perwakilan para Kades, diantaranya, Kades Rante Maranu (Joyo), kades Biau (Asni), Kades Diat (Jasri), Kades desa Unone (Sudarmin), Sekcam Bukal (Muhidin), Ketua Forum Tani Buol (Ahmad R Kuntu Amas), Walhi Sulteng yang tergabung dalam Front Perjuangan rakyat Buol menyambangi sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI)  di jalan Rajawali melakukan konferensi pers.

"Ada sekitar 60 kepala desa, yang ada dari 5 Kecamatan, telah melakukan aksi, serta melakukan dengar pendapat  di Kanwil BPN Sulteng," kata Manager Kampanye Walhi Sulteng, Stevandi

Stevani menerangkan, salah satunya adalah menuntut kepada badan pertanahan Nasional untuk tidak melepaskan, kawasan hutan atau tidak memberikan HGU  baru  kepada PT HIP  yang sedang melakukan eksploitasi sumber daya alam di kabupaten Buol.

"Penolakan pelepasan bukan tanpa alasan, sebab kawasan itu merupakan wilayah tangkapan air, bila dilepaskan akan berpengaruh terhadap pertanian dan irigasi desa-desa yang ada di bawah sekitar kawasan tersebut," jelasnya.

Sedangkan Kepala Desa, Unone, Sudarmin mengatakan, aksi unras di BPN secara spontanitas dari para kepala desa. Para Kades itu, kata Sudarmin, dari 68 desa berada di lima kecamatan, sekitar 63 kades hadir melakukan unras.

Ini semua adalah, lanjut Sudarmin, tujuanya, menyatukan pemikiran bahwa  tidak ada penambahan HGU,  khususnya untuk PT. HIP atau perusahaan tergabung dalam groupnya.

"Alasan penolakanya, sejak masuknya perusahaan tersebut banyak masalah telah ditimbulkan. Mereka melakukan perampasan tanah di areal HGU nya yang ada saja, terdapat kebun kebun aktif masyarakat yang sudah dikuasai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun sebelum masuknya perusahaan," ujarnya.

Dan, tambahnya, alasan lainya HGU yang dimilikinya telah melebihi yang dipersyaratkan oleh perundangan dalam satu daerah, hanya bisa mengolah  HGU 20.000 Ha. Namun nyatanya, HGU saat ini sudah 22.000 ha.

"Sangat disayangkan kalau daerah hulunya akan diberikan kepada perusahaan, notabene adalah perkebunan kelapa sawit yang merupakan tanaman monokultur. Bisa membuat lahan kering dimusim kemarau dan sumbangan banjir musim hujan," paparnya.

Dilain kesempatan, Manager Kajian dan Pembelaan Hukum Walhi Sulteng, Moh Hasan mengatakan, kami yang tergabung dalam front perjuangan rakyat hari ini tepat 1 Juli 2011 itu melakukan aksi di kantor BPN Sulteng, guna  menyatakan tidak diterbitkannya nanti HGU. Sebab, kata Dia, dari penilaian, Penerbitan SK  MENLHK nomor 517/MENLHK/Setjen/ PLA A2/11/2018, jauh dari semangat program nawacita Jokowi - JK.

"Bulan September, Jokowi menerbitkan Instruksi presiden (Inpres)  terkait moratorium perkebunan kelapa sawit.

Bila mana ada perusahaan perusahaan yang bermasalah seperti misalkan, bermasalah dengan masyarakat, proses pelepasan kawasan hutan, pelanggaran HAM dan lain sebagainya itu harus di moratoriumkan," jelasnya.

Kemudian atas SK tersebut, kata Moh Hasan, Walhi sebagai organisasi lingkungan hidup, telah melakukan proses pencabutan di KeMenLHK. Selain itu juga pihaknya sedang melakukan proses mediasi, di Kemenkum HAM dijalur nonlitigasi membatalkan proses adanya izin lokasi. Dimana Bupati Buol tidak pernah menerbitkan izin lokasi, sebagai syarat penerbitan SK MENLHK nomor 517/MENLHK/Setjen/ PLA A2/11/2018 tersebut.

"Pada bulan Juli nanti akan melakukan gugatan ke PTUN terhadap proses nantinya upaya banding. Dimana dalam UU Nomor 30 tahun 2018 tentang administrasi pemerintah.

"Ketika ada upaya fiktif positif terlebih dulu dilakukan banding administrasi kepada Presiden. Usai dijawab Presiden, baru akan dilakukan upaya hukum TUN," pungkasnya.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Post a Comment

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN