Yahdi Bisa Disidik Tanpa Persetujuan Mendagri



Reporter: Ramdan Otoluwa

Gubernur sulteng menerima tembusan surat Mendagri ke Kapolda sulteng perihal penjelasan permohonan persetujuan tertulis untuk melakukan tindakan penyidikan anggota DPRD provinsi sulteng an Yadi basma

Terkait pemeriksaan anggota DPRD provinsi Yahdi Basma harus mendapat persetujuan tertulis Mendagri telah mendapat jawaban dari Mendagri, melalui surat balasannya nomor 161.72/3086/OTDA . Surat yang ditandatangani Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri an. mendagri.

Berdasarkan surat penjelasan dari Mendagri, pengaturan terkait penyidikan bagi anggota DPRD provinsi dan Anggota DPRD kabupaten/kota tidak lagi memuat pengaturannya dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014. Sehingga pemanggilan dan permintaan keterangan terkait penyidikan terhadap anggota DPRD tidak perlu mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri untuk Anggota DPRD provinsi, dan persetujuan Gubernur untuk Anggota DPRD kabupaten/kota.

Dengan adanya surat penjelasan Mendagri ini proses lanjut terhadap pemeriksaan penyidikan anggota DPRD provinsi Sulawesi Tengah, Yahdi Basma bisa dilanjutkan.

Gubernur berharap proses pemeriksaan terhadap anggota DPRD Prov sulteng sebagai terlapor kasus penghinaan, pencemaran nama baik dan penyebar luasan berita bohong (HOAX) itu bisa segera dituntaskan hingga ke kejaksaan dan pengadilan agar tidak terjadi dampak konflik sosial di masyarakat .

Pemeriksaan terhadap Yahdi Basma sempat tertunda karena penyidik masih meminta persetujuan tertulis dari Mendagri terkait pemeriksaan anggota DPRD provinsi sesuai Surat Kapolda Sulteng ke Mendagri tertangal 16 Juli 2019, nomor R/1034/VII/RES.2.5/2019 yang tembusannya telah diterima Gubernur sulteng . ***

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN