NasDem Minta Media Asing Objektif Beritakan Papua

  • Whatsapp
banner 728x90

Sumber: DPP Nasdem

Ketua fraksi NasDem  Ahmad Ali menyesalkan pemberitaan sejumlah media asing yang terkesan membangun narasi bahwa reaksi warga Papua atas kerusuhan yang saat ini terjadi merupakan efek dari kebijakan rasis Indonesia.

Ahmad Ali yang juga Bendahara Umum Partai NasDem ini meminta media asing agar melihat dan memberitakan secara objektif apa fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

Ketua Fraksi NasDem  Ahmad Ali menyesalkan pemberitaan sejumlah media asing yang terkesan membangun narasi bahwa reaksi warga Papua atas kerusuhan yang saat ini terjadi merupakan efek dari kebijakan rasis Indonesia.

Ahmad Ali yang juga Bendahara Umum Partai NasDem ini meminta media asing agar melihat dan memberitakan secara objektif apa fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan.

Sangat disesalkan, banyak media asing, seperti DW Jerman, menggoreng isu kemarahan warga Papua sebagai reaksi kebijakan rasis Indonesia, ujar Ahmad Ali di Jakarta, Selasa (20/8).

Ahmad Ali minta media asing agar obyektif memandang proses dan fakta kebijakan pemerintah pusat di Papua saat ini.

Lima tahun terakhir, transformasi besar dilakukan di Papua, mulai dari otonomi khusus, infrastruktur, energi, dan apresiasi kebudayaan, sungguh fokus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi kalau ada narasi kebijakan rasisme, sungguh sangat disayangkan,& terangnya.

Menurut Ahmad Ali, ulah sekelompok orang tidak bisa digeneralisasi sebagai kebijakan negara. Media asing kata dia, harusnya bisa memposisikan dan menyajikan fakta secara objektif, bukan membangun narasi yang merusak citra Indonesia dalam pergaulan internasional.

Ahmad Ali menilai, negara sudah memberikan sentuhan yang terbaik di Papua untuk menciptakan kesejajaran Papua dengan daerah lain.

Yang pertama dilakukan pak Jokowi yang sangat urgen adalah BBM Satu Harga, Divestasi Freeport dengan pelibatan saham daerah, pembangunan infrastruktur. Stadion megah dan akan sebentar lagi melaksanakan Pekan Olah Raga Nasional (PON). Lalu pada bagian mana kebijakan negara yang dianggap bersifat rasis,& katanya. ***

Berita terkait