Palu Malam Ini; Sah, Banggar Tolak Beli Mobnas Lagi



Reporter: Firmansyah

Badan anggaran (Banggar) menolak penganggaran senilai Rp7 ratus juta untuk pengadaan mobil dinas ketua DPRD Palu. Anggota Banggar Armin mengungkapkan dari laporan sekertariat DPRD Palu, bahwa ada penambahan lagi dua unit mobil.

"Mohon hal itu dihapuskan. Saya selaku anggota Banggar, mewakili Fraksi Gerindra menolak pengadaan dua unit mobil dinas untuk ketua DPRD dan wakil ketua I," tegasnya saat rapat paripurna pembahasan anggaram perubahan APBD tahun 2019, di Palu, Kamis (8/8/2019).

Hal senada juga diutarakan Alimudin Alibau, menurutnya pada pembahasan RKA Sekertariat DPRD Palu beberapa waktu lalu, dirinya sudah menolak penganggaranya. Namun setelah membuka buku laporan yang ada padanya, ternyata masih ada termaktub pengadaan mobil tersebut.

"Bilamana pengusulan mobil tersebut masih ada, saya selaku anggota Banggar dan ketua Fraksi PKB, walk out dari rapat, " pungkasnya.

Anggota Badan Anggaran lainnya, Danawira Asri mengaku bahwa dari keterangan bagian kesekretariatan DPRD Palu, devisit Rp7 ratus juta. Ternyata hal tersebut diperuntukan untuk pengadaan mobil dinas.

Ditegaskannya, pengadaan mobil dinas dengan anggaran sebesar sangat tidak urgent. Kecuali hal itu diperuntukan untuk kebencanaan. "Kecuali dibelikan mobil Ambulans untuk yang diperuntukan bagi masyarakat, boleh saja. Namun jika hanya untuk fasilitas pimpinan, itu sangat salah total peruntukannya, "tandasnya.

Penolakan juga dilakukan oleh Sofyan R Aswin, anggota Banggar tersebut menyatakan pada rapat sebelumnya, beberapa Fraksi sudah menolak pengadaan mobil dinas. Akan tetapi kenyataanya, hal itu kembali dimasukan dalam pembahasan pada rapat hari ini.

"Saya heran, pada rapat Banggar sebelumnya, beberapa Fraksi sudah menolak pengadaan mobil dinas. Tapi kenapa dimasukan lagi. Saya dari Fraksi PDIP menolak pengadaan mobil dinas DPRD Palu," ucapnya.

Sementara, Plt Sekot Palu, Imran Lataha dalam tanggapanya menjelaskan bahwa sebelum anggaran perubahan, sudah ada pengadaan satu unit mobil dinas. Namun mobil tersebut rusak akibat bencana alam.

Sementara dalam aturannya, pimpinan harus diberikan fasilitas kendaraan. Dalam penyusunan anggaran perubahan, pihak Sekertariat DPRD Palu mengusulkan kembali dua unit mobil dinas. Namun setelah mencermati kemampuan anggaran, ternyata hanya satu yang bisa direalisasikan. Akan tetapi lanjut Imran Lataha, semuanya dikembalikan lagi kepada anggota Banggar. Apakah hal tersebut disetujui atau tidak.

Setelah mendengar beberapa pernyataan serta tanggapan dari anggota rapat, baik dari Banggar dan pihak Pemkot Palu, pimpinan sidang, Basmin Karim mengetuk Palu penolakan pengadaan mobil dinas DPRD Palu pada hari itu. ***


Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN