Sekdaprov Dukung Badan Musyawarah Adat Dibentuk



Sumber/editor: Humpro sulteng/andono wibisono

JELANG Pembentukkan Badan Musyawarah Adat Provinsi Sulawesi Tengah, panitia persiapan menggelar dialog interaktif di LPP RRI Palu, Rabu (7/8/2019). Narasumber terdiri dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng DR. Moh. Hidayat Lamakarate, Kadis Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip merangkap Ketua Panitia H. Ardiansyah Lamasitudju M.Si dan Ketua Dewan Adat Kota Palu DR. Timudin Mbow.

Ketua panitia menegaskan badan musyawarah adat bisa menjadi wadah komunikatif membicarakan seputar keadatan, pengembangan dan pelestarian budaya-budaya di Sulteng. Sedangkan Dr. Timudin selaku akademisi yang merangkap petinggi dewan adat Palu berharap lembaga ini dapat membina struktur-struktur keadatan kabupaten/kota sampai desa kelurahan yang ada di bawahnya.

Ia pun yakin pendekatan adat akan jauh lebih efektif meredam gejolak-gejolak di masyarakat. "Karena ia lebih berperan preventif dan persuasif dibanding represif yang selama ini jadi kewenangan polisi dan TNI," pungkasnya meyakini.

Serupa, Sekdaprov pun mendukung rencana pembentukan badan musyawarah dalam waktu dekat karena hadirnya bisa mengontrol kekayaan adat di Sulteng. "Yang kemudian akan memediasi dan memfasilitasi penstrukturan lanjutan di kabupaten/kota sehingga ada lembaga yang mengawal keadatan dan budaya di Sulawesi Tengah," pungkasnya mengharap.**




Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN