Hidayat Minta 30 Alumni IPDN Sanggup Bangun Sulteng



Sumber/editor: Humpro sulteng/Andono wibisono

30 ALUMNI IPDN Angkatan XXV secara resmi diserahterimakan dari Kementerian Dalam Negeri kepada Pemda Provinsi Sulteng pada (1/8/2019) kemarin di ruang Polibu kantor gubernur. Menteri dalam negeri yang diwakili Kabag Perundang-undangan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Sukarni, MH mengharap Pemprov dapat memberdayakan para kader terbaik pemerintahan tersebut.

Sesuai Permendagri No. 34 Tahun 2019 yang mengatur penempatan lulusan bahwa 15% kader diserap pada instansi pusat dan 85% sisanya disebar ke 34 provinsi. Rincian 30 PNS IPDN yang diterima di Sulteng yaitu dari Kalbar satu alumni, Kaltim lima orang, Gorontalo lima orang, Sultra empat orang, Sulbar dua dan terbanyak Sulsel 13 alumni.

Untuk penggajian sampai akhir 2019 masih dibebankan ke APBN dan baru masuk ke APBD terhitung 1 Januari 2020. Aturan mengikat lain tambahnya adalah para alumni tidak dapat mengajukan mutasi ke wilayah lain bila masa kerja belum genap dua tahun.

Karena itu, Ketua Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Provinsi Sulteng Dra. Hj. Derry B. Djanggola, M.Si mendorong para yuniornya menunjukkan dedikasi dan kedisiplinan sebagai bukti mental pamong yang siap mengabdi di mana saja dibutuhkan.

Ia juga mengajak supaya tidak risau selama penempatan baik di pemda provinsi maupun kabupaten/kota. "Adik-adik ngga usah takut di sini karena ada saudara-saudaramu," jaminnya. "Anggap ini rumah sendiri," Ia menambahkan.

Serupa dengan ketua, Sekretaris Daerah DR. H. Moh. Hidayat Lamakarate, M.Si sebagai sesama alumni pamong mengharap mereka kerasan di mana pun ditempatkan.

Ia pun mengajak ikhlas menerima SK penempatan karena bila sehari saja merasa tidak nyaman maka praktis akan jadi beban yang berdampak bagi psikologi dan menyumbat kelancaran kerja-kerja mereka.

"Percaya di tiap tempat adalah tempat terbaik dan jangan pernah menghakimi tempat itu tidak baik sebelum tiba di sana," pesannya supaya tidak dongkol menerima keputusan. Ia juga menitip supaya para purna tidak mengeksklusifkan identitas sebagai lulusan lembaga pamong. "Biar orang yang menilai atas kerja-kerja yang menjadikan Kita eksklusif," pungkasnya.

Sesuai SK Kemendagri, Pemprov Sulteng dan Pemkot Palu masing-masing menerima 3 alumni dan sisanya terdistribusi merata ke 12 pemkab, masing-masing dua alumni. Hadir saat itu, Kepala BKD Provinsi Sulteng Asri, SH, M.Si, para Kepala BKD kabupaten/kota dan para kakak purnapraja dari berbagai angkatan.**

Share on Google Plus

0 komentar:

Posting Komentar

close
 LAYANAN PEMASANGAN IKLAN